KULIAH UMUM, PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM – UR

Dalam rangka menjalin hubungan baik antara Fakultas Hukum Universitas Riau dan Univeritas Utara Malaysia (UUM), maka pada tangga 13 februari 2015, Pasca Sarjana Fakultas Hukum – Universitas Riau mengadakan kuliah umum dengan tema ” Corporate social responsibility and its role in community development” dengan pemateri oleh Prof. Madya Dr. Oemar Hamdan, salah satu guru besar dari Universitas Utara malaysia.

SONY DSC

Kata sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum – Universitas Riau, Dodi Haryono, SHI, SH., MH.

SONY DSC

Perkuliahan berjalan baik, terlihat dari peserta yang hadir bukan hanya dari kalangan Universitas Riau saja, tetapi peserta umum juga ada yang hadir.

SONY DSC

tanya jawab antara perserta dan pemateri menjadikan perkuliahan menjadi lebih aktif.

SONY DSC SONY DSC

Salah satu dosen Fakultas Hukum – UR, Dr. Emilda Firdaus, Sh, MH. dan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum -UR yang sedang bertanya kepada Prof. Madya Dr. Oemar Hamdan.

SONY DSC

Prof. Madya Dr. Oemar Hamdan sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perserta kuliah.

SONY DSC

Foto bersama Prof. Madya Dr. Oemar Hamdan dengan mahasiswa Fakultas Hukum – Universitas Riau.

SONY DSC

Foto bersama Prof. Madya Dr. Oemar Hamdan dengan para pimpinan Fakultas Hukum – Universitas Riau.

 

 

Beberapa Info Penting

Berikut diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disebabkan adanya masalah teknis pada Sistem Informasi Akademis dan Jaringan Internet yang mengalami gangguan beberapa hari yang lalu, maka Kartu UAS yang berjumlah 1594 lembar mengalami keterlambatan.
InsyaAllah baru bisa dibagikan pada hari Senin, 29 Desember 2014 pada jam kerja 08.00 – 15.00 WIB.

2. Info Cuti Bersama, sesuai pict yang kami lampirkan.

cuti bersama

 

 

 

 

 

 

 

3. Jadwal pembayaran SPP sesuai pict yang juga kami lampirkan, untuk itu bagi mahasiswa yang ingin mengurus masa langkau HARUS dalam rentang waktu pembayaran SPP tersebu

t.

Read more »

Dies Natalis FH UR, Meriah!

Dies Natalies FHSaksiUpdate – Happy Birthday! Dalam rangka merayakan hari jadi Fakultas Hukum atau sering disebut Dies Natalis ke-10 Fakultas Hukum UR, mengadakan banyak acara dan perlombaan tepat di hari minggu, 14 desember 2014 bertempat di Lapangan Kampus Fakultas Hukum

Acara di awali dengan gerak jalan santai dan dilanjutkan dengan pengumuman doorprize, acara Dies Natalies ini juga dimeriahkan dengan adanya perlombaan-perlombaan yang mengikutkan semua civitas akademika untuk menyatukan kebersamaan seperti lomba masak nasi goreng khusus cowok dan make up dengan menutup mata versi cewek.

Dies Natalis ke-10 Fakultas Hukum UR dibuka langsung oleh Bpk. Dodi Haryono selaku Dekdies2an Fakultas Hukum, selanjutnya pemotongan tumpeng yang di ikuti oleh semua Dosen dan karyawan dan kemudian pelepasan balon ke udara.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan Do’a. Kemeriahan acara mulai terasa saat hadiah hiburan mulai di bagikan, diselingi dengan penampilan-penampilan lainnya. Acara makin seru ketika salah satu mahasiswi menyanyikan lagu “Sakitnya tuh Disini”, acara menjadi semakin hidup dan meriah.

PROBLEMATIKA SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DALAM SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA

semnas1Fakultas Hukum Universitas Riau pada Rabu (19/112014) hari ini melaksanakan Seminar Nasional michael kors handbags di Hotel Pangeran Pekanbaru, Seminar Nasional bertajuk Problematika Sistem Pemerintah Presidensial Dalam Sistem multi Partai di indonesia. Seminar tersebut menghadirkan tiga orang narasumber yaitu pakar michael kors uk  Hukum tata Negara Prof. Bagir Manan SH.,Mcl, Dr. Ilman Putra Sidin,Dr. Mexsasai Indra SH.MH Dosen Hukum tata Negara FH..

Dimoderatori oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu, Dr.Emilda Firdaus SH.MH, seminar tersebut berlangsung sangat sukses karena mampu menyedot perhatian Hollister UK Outlet mahasiswa Fakultas Hukum maupun Undangan karena seluruh tempat duduk penuh terisi. “sebuah kebanggaan saya ucapkan kepada Jurusan Hukum Tata Negara, panitia penyelenggara, dan Mahasiswa HTN karena telah mempersiapkan dengan baik sehingga acara ini dapat terselenggara,”  demikian disampaikan Dodi Haryono S.Hi.SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dalam kesempatan itu  Dodi menyampaikan bahwa Sistem Presidensil dalam multi partai di indonesia ada sedikit dilema dimana Hollister Outlet UK  dalam sistem ini ada hal untuk mengutamakan sistem presidensil dan juga hak berserikat serta berkumpul yang harus Hollister Outlet  diutamakan dan telah dilindungi oleh undang-undang.

“Ada sebuah dilema dalam sistem presidensil kita, dimana kita harus melihat sisi yang akan diutamakan, apakah mengutamakan sistem presidensil burberry outlet  itu sendiri, atau hak berserikat yang telah sama-sama tertuang dalam undang-undang,” jelas Dodi.

Hukum Nasional (Indonesia) menunjukkan kuatnya sistem presidensil sebagai negara hukum dan kekuatan tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintah dan merupakan kepala negara adalah suatu bentuk yang tidak dapat dilemahkan oleh siapapu terutama partai politik sebagai pengusung peserta pemilu Presiden. Dari segi teori hukum, sistem perundang undangan kita memang telah mengakui hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden tertuang dalam UUD 1945, sebagaimana burberry sale  hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang keuangan dan umum Universitas Riau, Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si, dalam sambutanya berharap adanya pencerahan dalam Seminar Nasional, serta menghasilkan sistem yang lebih baik kedepan, “ harus ada pencerahan dalam pembahasan sistem presidensil, dan saya berharap dengan pembahasan ini akan ada hasil yang lebih baik, dimana dengan berkembangnya zaman akan berkembang pula keinginan dan pemikiran tentang sistem presidensil di indonesia,” harap Sujianto.

Sistem Presidensil Di Indonesia Dalam Sistem Multi Partai

Dalam sistem presidensil di indonesia, dimana fungsi-fungsi parlemen harus jalan sesuai dengan undang-undang, dan dalam parlemen partai politik harus mampu menjalankan tugas utamanya sebagai wakil rakyat bidang legislatif, selanjutnya jabatan seorang presiden yang telah dijamin oleh konstitusi, sepanjang Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum makan jabatan tersebut akan tetap melekat pada Presiden, dan Seorang presiden tidak burberry scarf  dapat dijatuhkan oleh proses-proses politik apapun kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang.

semnas2

Sementara itu, Sistem Partai Politik di Indonesia harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat dalam konteks partai politik, dan sistem presidensil dengan sistem Multi partai harus berjalan sesuai dengan asas-asas kenegaraan bersama tanpa ada menimbulkan Anomali (Keganjilan) diantara keduanya, sehingga akan menghasilkan stabilitas pemerintahan melainkan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

“Problematika sistem presidensial dan Multi partai Efeknya bukan hanya pada stabilitas pemerintahan, tetapi untuk mengefektifkan sistem pemerintahan yang ada,” papar Prof. Bagir Manan dalam teorinya.

Akhir acara ditutup dengan pemberian cindera mata kepada ketiga narasumber. Ketika meninggalkan meja seminar, peserta seminar memberikan applause dan penghormatan kepada narasumber nasional yang hadir.#Raja

 

« Older Entries